Panglima TNI Offside soal WNI Disandera, Ini Reaksi Luhut.
JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengakui adanya perbedaan informasi di tubuh pemerintah soal tujuh orang sandera WNI oleh kelompok bersenjata Filipina.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah adanya penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. (Baca juga: Menlu Pastikan Tujuh ABK Disandera Kelompok Bersenjata di Filipina).
Belakangan telah dikonfirmasi bahwa pihak kepolisian Mindanao Barat, Filipina tengah mengonfirmasi keterlibatan kelompok Abu Sayyaf dalam penyanderaan ini.
"Karena waktu itu, banyak disinformasi juga, dia (Gatot) tidak salah juga. Dia bicara kan enggak final, dia bilang bisa terjadi itu benar," kata Luhut di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Sementara itu, untuk merumuskan langkah yang tepat soal penanganan sandera, Luhut siang ini menggelar rapat dengan sejumlah petinggi Negara, antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala BIN Sutiyoso.
Luhut menjelaskan, sudah ada komunikasi antara pemerintah Indonesia khususnya Menteri Ryamizard dengan Menteri Pertahanan Filipina, baik menteri yang lama maupun yang akan menjabat, mengingat bahwa Filipina baru saja selesai mengadakan Pemilihan Presiden.
"Menhan (Indonesia) sudah bertemu dengan Menhan (Filipina) sekarang dan Menhan yang akan datang. Mereka sudah bicara dan sudah dorong untuk komunikasi intens soal keamanan ini," jelas dia.
Selain itu, pemerintah juga sudah sepakat untuk melanjutkan moratorium ekspor batu bara ke Filipina. Menurutnya, dengan pertimbangan 96 persen kebutuhan batu bara Filipina dipasok dari Indonesia, pemerintah akan punya posisi tawar yang kuat untuk menjamin keamanan para sandera.
Source: news.okezone.com
Image credited to news.okezone.com and
